Archive for the ‘ Peraturan ’ Category

Materi Bahan Pelatihan

Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pada Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer ( PTIK ) Universitas Brawijaya

Pelaksanaan Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 26 Sept 2012 di Ruang Rapat Ged A. PTIK UB yang dikhususkan pada para pengelola bagian Keuangan PTIK yang merupakan Satker Baru da lingkungan Universitas Brawijaya.

Pada dasarnya Pengelolaan Keuangan khususnya tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian negara/Lembaga/Kantor/Satker semua mengacu pada PERDIRJEN NO.47/PB/2009. Pengelolaan Keuangan baik Di Fak maupun Program memang lebih banyak mengelola dana yang bersumber dari PNBP dan untuk APBN lebih di laksanakan tersentral ditingkat Univ sehingga perlu modifikasi dalam membuat pertanggungjawaaban yang substansinya harus mengacu pada Perdirjen diatas disamping berdasarkan peraturan-2 lain yang terkait dengan Satker BLU khususnya tentang peraturan Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja pada Satker BLU. Untuk Perdirjen 47 dapat di baca disini……………………. per_47_pb_2009

per_47_pb_2009_lamp_1

 per_47_pb_2009_lamp_2

per_47_pb_2009_lamp_3

 per_47_pb_2009_lamp_4

per_47_pb_2009_lamp_5_6

 per_47_pb_2009_lamp_7

 per_47_pb_2009_lamp_8

 per_47_pb_2009_lamp_9

Contoh Penyusunan RAB

Bahan Rapat Tanggal 07 September 2012

Koordinasi Penyusunan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2013 beserta data pendukung berupa TOR dan RAB. Untuk Pembuatan TOR akan dilakukan ditingkat Universitas karena untuk satu Output ( keluaran ) hanya 1 (satu) TOR yaitu  untuk output 4078 : Layanan Tri Dharma PT segingga ditingkat Fakultas hanya berkewajiban Menyusun RAB. sebagai contoh masing-2 RAB dapat dibaca disini……………Contoh RAB

 

PETUNJUK MENYUSUN

USULAN LEMBAR KERJA ( ULK ) ANGGARAN TAHUN 2013

Dalam Rangka menyusun anggaran tahun 2013 bersama ini kami sampaikan petunjuk menyusun anggaran tahun 2013 dengan menggunakan file exel

( yang meliputi Form Pendapatan, Form Belanja dan Rekapitulasi Belanja )

Sambil Menunggu Petunjuk Pembuatan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang baru dari Tim Aplikasi RBA dan Aplikasi RKA-KL Yang terbaru juga untuk tahun 2013 maka akan sangat membantu para Pengelola Keuangan Ditingkat Unit Kerja untuk menyusun Anggaran Tahun 2013 menggunakan Form tersebut diatas.

Petunjuk tersebut akan kami Sosialisasikan minggu depan di UB jadwal menyusul.

Form Usulan Lembar Kerja dapat di download di sini……….Usulan-Lembar-kerja

 

 

 

KODE AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA
BAGAN AKUN STANDAR ( BAS )

Untuk lebih memahami tentang kode akun pendapatan dan belanja yang sering juga disebut Mata Anggaran ( MA ) berikut ini kami ringkaskan Kode Mata Anggaran tersebut yang kami ambil dari Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 80/PB/2011 Tanggal 30 Nopember 2011 tentang Penamabahan dan perubahan akun belanja dan pendapatan yang mulai diterapkan pada Tahun 2012 sebagai berikut……………………… KODE AKUN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA BAGAN AKUN STANDAR ( BAS )

KONSEP NILAI PEROLEHAN

UNTUK KATEGORI BELANJA BARANG ATAU MODAL

       Sering kali kita para pengelola keuangan mengalami kesulitan atau kebingungan pada saat kita mau meng SPJ kan masuk kategori belanja apa ? Masuk belanja barang atau masuk belanja modal.

Untuk membantu para pengelola keuangan dalam menentukan kategori tersebut mari kita simak dan kita baca bersama-sama Tentang Konsep Nilai Perolehan………. Konsep Nilai perolehan

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA PADA SATKER BLU

Dalam rangka mempertanggung jawabkan laporan keuangan khususnya pengelolaan dana PNBP pada Satker Badan Layanan Umum (BLU) mengacu pada Perdirjen No.38/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahaan Pendapatan dan Belanja pada Satker BLU. Dilingkungan Universitas Brawijaya selaku Satker BLU proses pertanggungjawaban melalui mekanisme Peneribitan SPM pada masing-2 Fak/unit, kemudian  ditingkat universitas membuatkan Sp2D Internal selanjutnya kumpulan SPN, SP2D Internal tersebut direkapitulasi dibuatkan SPM dan SP2D Pengesahan mengikuti perdirjen tersebut. Monggo dibaca bersama-sama Slide Ringkasan perdirjen tersebut……Slide Mekanisme Pengesahan

Sebagai Pejabat Pengelola keuangan negara, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas dan pokok yang pernah kami sampaikan dalam tulisan Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Pengelola Keuangan Negara. Harapan kami agar para pengelola keuangan baik ditingkat Universitas, Fakultas, lembaga, unit-2 mempunyai pegangan dasar hukum dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Informasi tentang Petunjuk  yang harus dilakukan/dikerjakan oleh Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Lampiran II Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian/Lembaga/Satker.Petunjuk dilihat disini per_47_pb_2009_lamp_3 dan per_47_pb_2009_lamp_2

PENYAJIAN INFORMASI PENDAPATAN & BELANJA SECARA AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”

          Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

          Dalam menyusun Laporan Keuangan Pada Satker BA.023 (SAP) berpedoman pada Perdirjen N0.62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada laporan keuangan.INFORMASI DAPAT DIBACA DISINI

ISTILAH SINGKATAN DALAM KEUANGAN NEGERA

Banyak istilah singkatan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang seringkali kita jumpai tetapi kadang-kadang

kita tidak tahu singkatannya apa ?

untuk membantu para pengelola keuangan kami mencoba memberikan beberapa singkatan tersebut untuk membantu dan memperlancar tugas dan tanggaungjawab sebagai pengelola keuangan negara.

DAPAT DIBACA DISINI

Untuk membantu para Pejabat dan pegawai yang dintujuk menjadi Pejabat Perbendaharaan dan diangkat melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  atas usulan dari Pimpinan Perguruan Tinggi perlu kami informasikan bahwa Tugas dan Tanggungjawab Pejabat Perbendaharaan Dapat dilihat disini